Recent Posts

Iklan

Kesultanan Indragiri Pada Era Kolonialisme

Rabu, 03 Juni 2020, Juni 03, 2020 WIB Last Updated 2020-06-04T08:21:49Z
pasang iklan disini
masukkan script iklan disini

Tahun 1602, kapal milik bangsa Belanda yang dipimpin oleh nahkoda Heemskerck berlabuh dis Johor dengan tujuan awal untuk berdagang. Pada saat itu, Kesultanan Johor-Riau yang dipimpin Sultan Alauddin Riayat Syah II sedang menghadapi sejumlah peperangan, antara lain dengan portugis adan Aceh serta Patani. Kesultanan Johor-Riau kemudian mengajak Belanda bekerjasama untuk melawan musuh-musuhnya itu.


Sebagai strategi untuk meluaskan pengaruh dan jaringan niaganya di Selat Melaka, kompeni mendirikan loji di Indragiri pada 1615. Sultan Jamaluddin Kramatsyah (1599-1658) sebagai penguasa Kesultanan Indragiri saat itu mengizinkan aktivitas dagang Belanda di wilayahnya dengan Harapan akan dapat meningkatkan perdagangan di Indragiri. Namun harapan Sultan Jamaluddin Kramatsyah dan Belanda tidak berjalan mulus karena adanya persaingan dari pedagang-pedagang Cina, Portugis dan Inggris. Sementara Belanda sendiri kurang mampu berkonsentrasi menangani perdagangannya di Indragiri karena sedang memusatkan perhatiannya untuk Batavia. Akibatnya, pada tahun 1622 kantor dagang atau loji Belanda di Indragiri terpaksa ditutup.


Karena kerja sama dengan Belanda tidak berjalan lagi, Indragiri mengalihkan jalinan niaganya ke minangkabau. Namun hubungan itu menimbulkan polemik dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Pasalnya, hasil lada dan emas dari Minangkabau yang sebelumnya dibawa ke Padang, Tiku Pariaman, dan Bandar Sepuluh, yang berada di bawah pengaruh Aceh menjadi berkurang. Karena merasa tersaingi dalam perdagangan, Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Indragiri dan Johor pada tahun 1623 (Jamalako Sultan, tt:17). Selain itu, Aceh juga menyerbu wilayah lainnya yang dianggap merugikan perdagangannya. Penyerangan Aceh ke Indragiri, Aru, Pahang, Kedah, Perak, dan Johor dilakukan dalam waktu yang berdekatan (Sanusi Pane, 1965:185).


Tujuan utama penyerbuan Kesultanan Aceh Darussalam ke Indragiri adalah untuk memutuskan hubungan perdagangan lada antara Kesultanan Indragiri dengan Minangkabau. Ketika akhirnya Kesultanan Aceh dapat mewujudkan tujuannya itu, yaitu kira-kira awal tahun 1624, kiriman lada dari Minangkabau ke Indragiri tiap bulan menurun drastis. Bagi daerah-daerah yang tunduk di bawah Sultan Iskandar Muda (1607-1636), penguasa Kesultanan Aceh Darussalam, menuntut 15% dari produksi emas dan lada sebagai upeti, sedangkan sisanya harus dijual sesuai harga yang ditetapkan Aceh (Djuharsono, 1985:152).


Karena perdagangan yang semakin terdesak akibat pendudukan Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Indragiri kemudian mencoba menjalin hubungan kembali dengan Belanda. Sultan Jamaluddin Kramatsyah mengirim surat kepada Antonio van Diemen, Gubenur Jendral Belanda di Batavia, pada tahun 1641. Dalam suratnya, Sultan Jamaluddin Kramatsyah meminta kepada Belanda supaya membuka kembali kantor dagang di Indragiri. Setelah beberapa kali berusaha, keinginan Sultan Jmaluddin Kramatsyah terpenuhi dengan kedatangan Joan van Wesenhage, utusan Belanda dari Batavia ke Indragiri.


Selanjutnya pada masa pemerintahan Sultan Jamaluddin Sulemansyah (1658-1699) sebagai Sultan Indragiri ke-5, disepakati perjanjian dengan Belanda tentang hubungan perdagangan antara kedua belah pihak. Perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan Jamaluddin Sulemansyah dan Joan van Wesenhage tersebut dikenal dengan nama ‘Renovatie van het Contract van 27 October 1664’ (Muchtar Lufti [ed.], 1997:217), sesuai dengan tanggal penandatanganan hasil perundingan. Isi dari perjanjian itu antara lain:
1. Belanda diberi hak memonopoli dalam perdagangan lada;
2. Bea murah bagi masuk dan keluarnya barang-barang milik Belanda dalam kekuasaan Kesultanan Indragiri.


Berdasarkan perjanjian tersebut, Belanda diperbolehkan membangun kembali kantor dagangnya di Indragiri di Kuala Cenaku. Namun, pada tahun 1679, kantor dagang Belanda di Kuala Cenaku diserang oleh 100 orang Banten di bawah pimpinan Pangeran Arja Suria dan Ratu Bagus Abdul Kadir. Sejak itu, kantor dagang Belanda di Indragiri tersebut kembali ditutup.
Hubungan antara Belanda dengan Kesultanan Indragiri pada era pemerintahan kolonial Hindia Belanda mengalami pasang surut, kendati kerugian lebih sering diderita oleh pihak Kesultanan Indragiri. Misalnya ketika Kesultanan Indragiri di bawah pimpinan Sultan Ibrahim (1784-1815), Belanda mulai campur tangan dalam urusan internal kerajaan dengan mengangkat Sultan Muda yang berkedudukan di Peranap dengan batas wilayah dari Hilir hingga Japura.


Pada masa kepemimpinan Sultan Indragiri yang terakhir Mahmudsyah (1912-1963), posisi Kesultanan Indragiri sebagai kerajaan yang berdaulat semakin terjepit. Sultan tidak mampu berbuat banyak menghadapi tekanan Belanda. Di samping itu, Belanda juga melarang rakyat Indragiri mengadakan rapat atau berkumpul lebih dari tiga orang, kecuali acara dakwah agama, itu pun dengan pengawasan ketat. Apabila isi ceramah dalam dakwah tersebut dianggap terlalu berani, maka orang-orang yang terkait dengan acara dakwah itu akan ditangkap dan diproses menurut hokum yang diberlakukan oleh pemerintahan colonial (Yusuf & Amiin, et, al., 1994:126).

*sejarah singkat*
Komentar

Tampilkan

Terkini