Recent Posts

Iklan

Warga Keritang Hulu Pertanyakan Dana fee Perusahan Ke Desa, Kades dan Ketua Forum Tak Hadir..

Jumat, 27 November 2020, November 27, 2020 WIB Last Updated 2020-11-27T13:57:21Z
pasang iklan disini
masukkan script iklan disini

Bualkan.com,-  Puluhan warga masyarakat Desa Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Inhil Riau yang ikut serta dalam rapat tahunan yang di adakan oleh BPD Desa Keritang Hulu pada jumat (27/11) mempertanyakan tentang penggunaan dana fee desa yang diperoleh dari beberapa perusahaan tambang yang ada di Desa tersebut.


Tampak hadir dalam rapat tahunan Deaa keritang hulu,  Ketua BPD, H Jaily, Kasi Trantip pada  Kantor Camat Kemuning Elop Adianto, Babinkamtibmas Desa Bripka Mahmud Nst, dan bendahara Forum pengelola Fee Benny juga tokoh masyarakat Desa Keritang Hulu dan beberapa kepala Dusun beserta RT dan RW, dalam rapat tersebut masyarakat mempertanyakan kemana arah penggunaan dana Fee tersebut selama Kepemimpinan Kepala Desa Terpilih  Nazarudin.


Dalam rapat tersebut ada tiga pertanyaan mendasar yang di pertanyakan warga keritang Hulu terkait penggunaan dana fee tersebut, pertama Berapa Jumlah Nominal dana yang di peroleh sejak bulan maret 2020 sampai bulan November 2020, kedua untuk apa saja dana tersebut telah digunakan, dan ketiga berapa sisa dana yang ada di tangan para pengelola, dan dari pihak ketiga pertanyaan tersebut.


 Bendahara pengelola dana fee tersebut hanya bisa menjawab satu pertanyaan saja yaitu pertanyaan pertama, tentang jumlah fee yang telah diterima sejak bulan maret hingga November 2020, menurut beny selaku bendahara dirinya hanya mengetahui jumlah uang yang telah diterima saja namun penggunaan dan penerimaan melalui rekening ada di tangan ketua forum yang kebetulan berhalangan hadir, sebutnya, lebih lanjut dikatakan beny jika masyarakat ingin kejelasan tentang penggunaan dana tersebut maka ketua forum lah yang bisa menjawabnya. Ucap beny.


Dalam rapat tahunan tersebut sempat timbul kericuhan akibat suasana rapat yang memanas warga merasa tidak puas dengan jawaban Beny selaku bendahara forum pengelola dan fee desa, warga masyarakat yang sedikit geram sempat meminta penjelasan ketua BPD Terkait tidak hadirnya kepala Desa dan ketua Forum pengelola dana desa tersebut.

SM slah seorang warga kepada awak media mengungkapkan kekecewaannya, " rapat tahunan yang seharus nya menjadi agenda penting kok bisa tidak dihadiri oleh Kepala Desa dan Ketua Forum Pengelola dana Fee desa, seharusnya kalaupun kepala desa berhalangan pengaturan waktu dan jadwal adalah menjadi tanggung jawab Ketua BPD sebagai pihak yang mengadakan kegiatan ini, namun komunikasi mungkin tidak berjalan sebagai mana mestinya sehingga rapat penting yang digelar tiap tahunya ini, seperti terabaikan, kami berharap kehadiran kepala desa dan ketua pengelola dana fee, agar jelas dan transparan kemana dana fee selama kurun waktu 7 bulan ini di pergunakan, " cetus SM.


Sementara masih ditempat yang sama Bendahara pengelola dana fee desa beny kepada awak media menjelaskan " saya hanya mengetahui berapa jumlah uang yang diterima, namun prihal penggunaan dan penerimaan langsung melalui via rekening hanya ketua forumlah yang mengetahuinya," sebut beny.

Menurut beny dana yang diterima selama hampir tujuh bulan tersebut lebih kurang berkisar 500 juta rupiah , dana tersebut nantinya menurut rencana sesuai hasil rapat forum akan digunakan, untuk insentif RT dan kepala dusun, juga dialokasikan  untuk kegiatan kepemudaan sejumlah 10 %, dan sisanya akan digunakan untuk pembanguna atau kepentingan umum. Pungkas beny.


Rapat pun akhirnya ditutup oleh ketua BPD dan direncanakan akan dijadwalkan kembali  rapat ke 2 sambil menunggu adanya kepala desa dan ketua forum untuk bisa hadir dalam rapat tahunan tersebut.
   
   
    
Komentar

Tampilkan

Terkini