deskripsi gambar

Recent Posts

Iklan

Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Kunjungi Kantor Bupati Inhil

Selasa, 01 Februari 2022, Februari 01, 2022 WIB Last Updated 2022-02-02T05:46:15Z
pasang iklan disini
masukkan script iklan disini
Bualkan.Com- Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia RI perwakilan provinsi Riau lakukan Pemeriksaan Interim atas Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri hilir Anggaran 2021 bertempat di aula lantai 5 Kantor Bupati  Inhil Jl. Akasia no. 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri hilir Rabu, (2/2/2022).

Dalam pelaksanaan tersebut Bupati Indragiri Hilir yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kab. Inhil Drs. H. Afrizal dalam sambutannya Sekda Kab. Inhil menyampaikan bahwa Saya menghimbau kepada seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat menyajikan data yang di perlukan baik berupa dokumen maupun catatan kepada tim pemeriksa BPK RI perwakilan Provinsi Riau.

"Kembali kepada kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk tidak melaksanakan kunjungan keluar daerah pada saat proses pemeriksaan sedang berlangsung. Sehingga di harapkan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bisa menyajikan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah sebaik mungkin," ujarnya 

lanjutnya, Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau atas pendampingan dan pembinaan yang telah diberikan kepada pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam bentuk pemeriksaan dan kinerja.


"Mudah-mudahan atas kegiatan ini menjadi baik dan bisa dicapai atas peran serta dan kebersamaan seluruh pimpinan OPD di lingkungan pemerintah kabupaten Indragiri hilir yang telah mengupayakan pengelolaan keuangan daerah secara Transparan dan akuntabel," Tutur Sekretaris Daerah Kab. Inhil Drs. H. Afrizal




Mas Agung M. Noor Wakil Penanggung Jawab BPK RI Perwakilan Provinsi Riau sekaligus Kepala Sub Auditorat Wilayah Riau 1 menyampaikan secara virtual Pemeriksaan Interim LKPD TA 2021 Pada pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ada 4 tahap dan dimulai dari tanggal 02 Februari 2022. 

"Diakhir penyampaiannya beliau menyampaikan mengenai peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK. Pasal 6 Ayat (2) c setiap pemeriksa dilarang meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan". tutupnya.
Komentar

Tampilkan

deskripsi gambar

Terkini