Bualkan.Com, _Guna meningkatkan Partisipasi masyarakat kesadaran dalam perlindungan perempuan dan anak dan kesetaraan gender di kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Inhil gelar kegiatan publikasi kesejahteraan perempuan dan anak(PUSPA) di Negeri seribu parit.
Selaku sekretaris DP2KBP3A Inhil, Fathurrahman, menyampaikan, upaya untuk mengurai problematika dan mencari solusi untuk memajukan dan melindungi perempuan dan anak tidak akan optimal tanpa adanya sinergi yang kuat dari kelima unsur pentahelix. Untuk mengoptimalkan kebijakan yang sudah ada, peran akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media, sangatlah dibutuhkan dalam memberi dukungan melalui diseminasi informasi, mengawal implementasi, melakukan berbagai program, hingga memberikan evaluasi dan masukan.
“Dengan dukungan kepada Forum PUSPA yang berasal dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi untuk dapat membantu kami dalam kerja-kerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya dalam lima prioritas arahan presiden," Ujar Faturrahman Sekretaris DP2KBP3A Inhil di Aula kantor BP2KBP3A Inhil Jl. Pendidikan Tembilahan, Selasa (5/7/2022).
Lanjutnya, dengan kegiatan yang selalu dilakukan dan masukkan dan kerjasama dapat menghasilakan rekomendasi untuk perbaikan dan langkah kedepan dalam hal memperkuat sinergi antar pemerintah.
“Kekayaan intelektual, potensi, dan semangat yang dimiliki Forum PUSPA adalah kekayaan bangsa yang dapat mempercepat terwujudnya kondisi perempuan dan anak yang sejahtera, mandiri, dan berkualitas. Saya yakin dan optimis, jika kita mau bahu membahu, bergandeng tangan, menyamakan persepsi, dan menyatukan tujuan maka bersama-sama kita dapat menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada," kata Sekretaris DP2KBP3A.
Terakhir Ia berharap, Mari kita berikan sumbangsih terbaik bagi Indonesia melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak karena partisipasi masyarakat adalah bagian penting dari kebijakan dan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kualitas kelembagaan PPPA dan bagian dari persyaratan pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPA dan PHA.
"bersama sama dukung peningkatan kerjasama yang optimal dan harmonis antara Forum PUSPA tidak hanya dengan pemerintah daerah tetapi juga antar kementerian untuk kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia," Tuturnya.
